Sejarah Jakarta Biennale

Perjalanan Jakarta Biennale bermula pada 1974, ketika Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyelenggarakan sebuah pameran bernama Pameran Seni Lukis Indonesia di Taman Ismail Marzuki. DKJ merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat seniman dan dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada 7 Juni 1968 sebagai mitra kerja Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

Sebanyak 81 pelukis dari berbagai wilayah dan generasi seniman terlibat dalam Pameran Seni Lukis Indonesia itu. Selain penyelenggaraan pameran, sebuah panel juri dibentuk untuk memberikan penghargaan pada karya-karya terbaik dalam pameran tersebut. Meski belum menggunakan istilag “biennale”, pameran tersebut telah direncanakan untuk diadakan setiap dua tahun sekali.

Pameran ini langsung menuai protes dari generasi muda yang tidak puas dengan kriteria penjurian yang dilakukan. Peristiwa protes tersebut dikenal sebagai peristiwa Desember Hitam, yang kemudian memicu kemunculan Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia 1975.

sejarah-jb1

Suasana pembukaan Pameran Seni Lukis Indonesia di Taman Ismail Marzuki, tahun 1974 (Arsip daring IVAA, diakses tanggal 2 Juli 2017).

Model penyelenggaraan yang sama kembali diselenggarakan pada tiga biennale berikutnya pada 1976, 1978, dan 1980.

Nama penyelenggaraan pada tahun-tahun tersebut berganti menjadi Pameran Besar Seni Lukis Indonesia. Baru pada penyelenggaraan pameran edisi 1982, nama biennale untuk pertama kalinya digunakan, dan namanya menjadi Pameran Biennale V. Selanjutnya, penggunaan istilah biennale diteruskan pada edisi 1984, dengan tajuk Biennale Seni Lukis Indonesia VI. Biennale VII berlangsung pada 1987.

Perubahan Penting

Beberapa perubahan terjadi pada Biennale Seni Rupa Jakarta IX 1993 (BSRJ IX 1993). Perubahan paling terlihat adalah penggunaan istilah “seni rupa” menggantikan “seni lukis” yang telah dipakai sebelumnya. Beberapa karya-karya dengan medium di luar lukisan ditampilkan, seperti seni instalasi, seni video, dan performans. Juga pada perhelatan BJ 1993, Biennale Jakarta pertama kalinya menggunakan “kurator” sebagai perumus perspektif pemilihan dan penyajian karya dalam pameran.

BSRJ IX 1993 tidak terlepas dari polemik, karena penyelenggaraan biennale ini kerap dianggap sebagai proyek pribadi kurator dalam menerjemahkan ide-ide pascamodernisme, yang dikedepankan oleh Jim Supangkat sebagai kurator pada BSRJ IX 1993. Seni lukis kembali mendominasi Biennale X pada 1996 dan Biennale XI pada 1998. Penyelenggara turut mengadakan program tambahan untuk menampilkan kembali karya-karya maestro pelukis Indonesia. Pasca 1998, Jakarta Biennale tidak diselenggarakan untuk waktu yang cukup lama, terkait kondisi sosial politik Indonesia pada masa pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru ke masa Reformasi. Jakarta Biennale kembali diadakan delapan tahun kemudian, dengan tajuk Biennale Jakarta 2006. Pada edisi ke-12 ini, pameran diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Museum Seni Rupa & Keramik, dan sejumlah galeri.

Tiga tahun setelah BJ 2006, Jakarta Biennale kembali diadakan dengan tajuk Jakarta Biennale XIII 2009: ARENA. Pada biennale ini penggunaan tema besar mulai dilakukan. Tema ARENA dipilih untuk membaca Jakarta sebagai tempat pertarungan tanpa henti. Pada Jakarta Biennale kali ini, untuk pertama kalinya perhelatan tersebut dirancang dalam skala internasional, dengan mengundang seniman-seniman mancanegara, menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah bagi perkembangan seni rupa dunia.

Terobosan lainnya adalah menyelenggarakan karya-karya seni rupa di berbagai ruang publik Jakarta. Jakarta Biennale #14 hadir pada 2011 dengan tema Maximum City, untuk menanggapi kota Jakarta yang semakin penuh dan juga sesak. Skala acara menjadi semakin besar, melibatkan lebih dari 150 seniman dan puluhan lokasi di ruang publik. Jakarta Biennale berikutnya pada 2013 diadakan dengan tema SIASAT. Pameran berfokus pada siasat-siasat warga yang lahir organik di tengah perkembangan kota yang seringkali tak melibatkan mereka.

Tradisi pemanfaatan ruang publik dipertahankan, bahkan diperluas cakupannya. Ruang-ruang publik tidak sekadar menjadi ruang singgah dan menetap karya, tapi turut melibatkan warga melalui kegiatan komunitas-komunitas setempat di berbagai wilayah Jakarta. Jakarta Biennale 2015 “Maju Kena Mundur Kena: Bertindak Sekarang” merupakan penyelenggaraan Jakarta Biennale terbaru ketika penelitian ini dilakukan. JB 2015 dipimpin oleh Charles Esche sebagai kurator kepala, beserta enam kurator muda Indonesia yang tergabung dalam Curators Lab.

 

Curators Lab dikembangkan oleh JB 2015 sebagai tempat belajar dan berkolaborasi di antara kurator muda dan kurator yang telah berpengalaman (jakartabiennale.net, 2017). Sampai pada saat penelitian ini dilakukan, Jakarta Biennale 2017 sedang mempersiapkan dirinya untuk penyelenggaraan JIWA: Jakarta Biennale 2017. Tema Jiwa dipilih oleh Melati Suryodarmo sebagai direktur artistik pada penyelenggaraan JB ke-17 ini. Melati Suryodarmo dipilih oleh Jakarta Biennale sebagai artistik direktur untuk menyelenggarakan JB 2017, bersama empat kurator yang dipilih melalui proses pemilihan terbuka.

sejarah jb2

Suasana ruang pameran pada pembukaan Jakarta Biennale XIII 2009: ARENA (Arsip daring Galeri Nasional Indonesia, diakses tanggal 2 Juli 2017).

Menjadi Yayasan

Dilihat dari sisi intitusinya, JB 2015 merupakan penyelenggaraan Jakarta Biennale pertama yang berada di bawah Yayasan Jakarta Biennale (YJB). YJB secara resmi berdiri pada 2014, meskipun ide mendirikan yayasan ini telah muncul sejak 2006. Yayasan Jakarta Biennale didirikan dengan pemikiran bahwa diperlukannya sebuah lembaga yang lebih mandiri untuk menyelenggarakan Jakarta Biennale. Kemandirian ini yang kemudian diharapakan dapat menjaga profesionalitas penyelenggaraan Jakarta Biennale.

Munculnya Yayasan Jakarta Biennale secara langusng menggantikan peran Komite seni rupa DKJ sebagai pelaksana, menjadi penasehat dan juga anggota board yayasan. Tujuan utama yayasan ini seperti yang diungkapkan oleh Ade Darmawan dalam wawancara dengan penulis, adalah untuk menjadi lembaga yang menjembatani antara bidang keseniannya, seperti penyelenggaraan pameran, dengan publik Jakarta Biennale sendiri.

Tugas lembaga ini adalah untuk mengembangkan, merawat dan menjaga keberlangsungan publiknya. Selain itu, upaya memisahkan peran sebagai ‘pelaksana’ Jakarta Biennale dari para anggota komite seni rupa DKJ ialah untuk mengembalikan peran dan fungsi anggota DKJ pada peran semula ketika ia dibentuk, yaitu sebagai ‘mitra kerja’ Gubernur DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan kesenian di wilayah DKI Jakarta.

Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yang mendasar. Salah satunya ialah, penyelenggaraan Jakarta Biennale di bawah DKJ selalu mengalami pasang surut, karena mekanisme pemilihan anggota komite yang berlangsung setiap 3 tahun sekali. Dengan kata lain, setiap periode keanggotaan dapat menyelenggarakan Jaakarta Biennale satu atau dua kali, dan kemudian formasi komite ini berubah untuk kesekian kalinya.

Salah satu yang mendasari pemikiran pembentukan yayasan adalah menjaga keberlangsungan dan profesionalisme penyelenggaraanya. Diasumsikan oleh Darmawan dalam wawancara bersama penulis, bahwa setiap penyelenggara Jakarta Biennale pada sebelum terbentuknya YJB, selalu menyelenggarakan Jakarta Biennale untuk pertama kalinya.

Dengan skema seperti itu, tidak ada keahlian (expertise) dalam penyelenggaraannya, karena hampir setiap edisi Jakarta Biennale selalu diselenggarakan oleh orang yang baru. Tugas YJB lainnya ialah menjaga sumber daya manusia, dan praktik Jakarta Biennale-nya sendiri, sehingga tidak hanya bersifat sebagai penyelenggara acara (event-based).

Seperti yang tercantum dalam situs resmi Jakarta Biennale, YJB didirikan oleh sejumlah seniman, seniman, kurator, serta praktisi dan akademisi multi disiplin yang memiliki pengalaman panjang mengelola organisasi seni di Indonesia.

YJB memiliki tiga program utama, yaitu Jakarta Biennale sebagai pameran seni rupa kontemporer yang dilaksanakan secara reguler setiap dua tahun sekali; Curators Lab yang dikembangkan sebagai tempat terjadinya pertukaran antara kurator muda yang berasal dari Indonesia dengan kurator yang lebih berpengalaman; dan Program Edukasi Publik yang merupakan program pendidikan seni kepada publik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui diskusi, simposium, lokakarya dan penerbitan buku. (Asep Topan)